Bintomawi Siregar & Rekan — Advokasi Profesional & Terpercaya
Hubungi KamiPenanganan sengketa keperdataan meliputi perjanjian, wanprestasi, gugatan ganti rugi, dan permasalahan harta kekayaan.
Pembelaan dan pendampingan hukum dalam perkara pidana umum maupun khusus di seluruh tingkatan peradilan.
Konsultasi dan representasi hukum dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara kepailitan.
Advokasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi.
Pendampingan hukum khusus sektor perkebunan meliputi sengketa lahan, perizinan, dan regulasi industri agribisnis.
Penanganan sengketa antara warga negara dengan pejabat atau badan pemerintah melalui Pengadilan TUN.
Firma Hukum BS&R didirikan sejak tahun 2021 oleh Bintomawi Siregar, SH, MH. bersamaan dengan Lembaga Batuan Hukum FBI sebagai wujud kepedulian terhadap semua lapisan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.
Bermodal pendidikan hukum dan pengalaman puluhan tahun di bidang kepengacaraan menjadikan Bintomawi Siregar, SH, MH seorang advokat profesional dan terpercaya.
SelengkapnyaPesan Anda telah kami terima. Tim kami akan menghubungi Anda segera untuk konfirmasi jadwal.
Tim kuasa hukum korban Koperasi Bahana Lintas Nusantara secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Bareskrim Mabes Polri. Dengan estimasi sekitar 44.000 korban dan total kerugian yang mencapai lebih dari Rp4 triliun, perkara ini menjadi salah satu kasus investasi ilegal terbesar yang pernah ditangani. Laporan hukum ini ditempuh setelah seluruh upaya penyelesaian secara persuasif tidak mendapat respons dari pihak koperasi, sehingga jalur pidana menjadi satu-satunya instrumen keadilan bagi para korban yang mayoritas adalah kelompok lanjut usia.
Setelah putusan perkara tindak pidana pencucian uang dalam kasus robot trading DNA Pro memperoleh kekuatan hukum tetap, puluhan member korban mengajukan permohonan restitusi ke Pengadilan Negeri Bandung (No. 03/Pid.Res/2023/PN Bdg). Total korban yang tercatat mencapai 3.621 orang dengan akumulasi kerugian sebesar Rp551 miliar. Permohonan ini berpijak pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, yang membuka mekanisme penggantian kerugian secara langsung dari pelaku kepada korban — sebuah instrumen perlindungan yang menjadi preseden penting dalam praktik peradilan pidana Indonesia modern.
Perselisihan hak yang berkepanjangan antara PT. Harapan Global Apparel dan sejumlah mantan karyawannya akhirnya menemukan titik resolusi setelah melalui serangkaian proses mediasi intensif dan pendampingan hukum yang komprehensif. Firma Hukum BS&R berperan sebagai jembatan strategis antara kedua belah pihak, memastikan setiap klaim ketenagakerjaan dikaji secara menyeluruh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perkara ini ditutup dengan kesepakatan bersama yang mengikat secara hukum — sebuah penyelesaian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi mantan karyawan, tetapi juga menjaga keberlangsungan operasional dan reputasi perusahaan.
Perkembangan hukum terkini di Indonesia yang perlu Anda ketahui
Mahkamah Agung menegaskan kedudukan hukum kreditur separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi lembaga keuangan dan investor dalam menghadapi debitur yang gagal bayar.
Otoritas Jasa Keuangan memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri dan PPATK untuk menindak praktik penghimpunan dana ilegal yang kembali marak. Masyarakat diminta memastikan legalitas setiap instrumen investasi sebelum menempatkan dana.
Pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan kembali menguat di DPR. Beberapa klausul kritis menyangkut pesangon, kontrak kerja waktu tertentu, dan mekanisme PHK menjadi sorotan utama kalangan pengusaha maupun serikat buruh nasional.
Bareskrim Polri menggelar operasi serentak pemberantasan pinjaman online ilegal yang menjerat jutaan masyarakat. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis termasuk UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan KUHP terkait pengancaman serta pemerasan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 membuka jalur ganti kerugian langsung bagi korban tindak pidana. Artikel ini mengulas hak restitusi, tata cara pengajuan, serta tantangan praktis yang dihadapi korban dalam memperjuangkan pemulihan ekonomi mereka.
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting yang mempertegas batasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai keabsahan keputusan pejabat pemerintah, membuka ruang lebih luas bagi warga negara dalam menggugat kebijakan yang merugikan.